TUGAS 2.1 AKUNTANSI KOMPARASI (AKUNTANSI EROPA)

AKUNTANSI KOMPARASI

TUGAS 2.1 AKUNTANSI EROPA (PRANCIS, JERMAN, CEKO, BELANDA, INGGRIS)

1.         Perancis

Perancis merupakan penyokong utama dunia dalam kesamaan akuntansi nasional.  Akuntansi perancis sangat terhubung dengan ketentuan yang memungkinkan untuk mengabaikan fakta bahwa legislasi komersial dan undang-undang perpajakan yang mengatur banyak akuntansi dan laporan keuangan perancis yang sebenarnya.

Dengan adanya penggunaan wajib dari kode akuntansi nasional tersebut tidak membebani kalangan usaha prancis di karenakan kode akuntansi nasional tersebut dapat di terima dalam implementasinya atau praktiknya.

Dasar utama aturan akuntansi di prancis adalah hukum akuntansi 1983 dan Dekrit Akuntansi 1983 yang membuat Plan Comptable General wajib di gunakan oleh seluruh perusahaan. Kedua dokumen tersebut menjadi bagian dari Code de Commerce. Akan tetapi hukum pajak juga mempengaruhi  akuntansi secara signifikan di Prancis terlihat dari beban-beban usaha dapat di kurangkan untuk perhitungan pajak yang ada di laporan keuangan tahunan. Dan juga hukum memperbolehkan perusahaan Prancis untuk mengikuti standar pelaporan keuangan atau  IFRS bahkan juga prinsip akuntansi yang di terima umum di AS (Generally Accepted Accounting Principles-GAAP) dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi.

Terdapat lima organisasi utama yang terlibat dalam proses penetapan standar di Prancis adalah

1.     Counseil National de la Comptabilite atau CNC (Badan   Akuntansi Nasional)

2.     Comite de la Reglementation Comptable or CRC (Komite Regulasi Akuntansi)

3.     Autorite des Marches Financiers or AMF (Otoritas Pasar Keuangan )

4.     Orde des Expert-Comptables or OEC(Ikatan Akuntan Publik)

5.     Compagnie Nationale des Commsaire aux Comptes or GNCC(Ikatan Auditor Kepatuhan Nasional)

Perusahaan perancis harus melaporkan hal-hal berikut:

1.    Neraca

2.    Laporan laba rugi

3.    Catatan atas laporan keuangan

4.    Laporan direktur

5.    Laporan auditor

Akuntansi di Perancis memiliki karakteristik ganda yaitu bagi perusahaan wajib mengikuti    standar peraturan yang tetap akan tetapi bagi kelompok usaha konsolidasi memiliki fleksibiltas lebih besar. Standar Pelaporan Keuangan Internasional IFRS akan menjadi dasar laporan keuangan konsolidasi setelah tahun 2005.

1.    Penilaian aktiva berdasarkan biaya historis.

2.    Aktiva tetap didepresiasikan menurut provisi pajak dengan menggunakan dasar garis lurus atau saldo berganda.

3.    Persediaan dinilai sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya atau nilai realisasi dengan menggunakan metode FIFO atau metode rata – rata tertimbang.

4.    Biaya penelitian dan pengembangan dibebankan pada saat terjadinya, namun dapat dikapitalisasikan dalam keadaan tertentu. 

2.         Jerman

Iklim akuntansi Jerman terus berubah semenjak akhir perang dunia II. Pada masa itu, akuntansi bisnis menekankan daftar akun nasional dan seksional (seperti di Prancis). Karakteristik dasar ketiga dari akuntansi Jerman adalah ketergantungannya pada keputusan undang-undang dan pengadilan.

Dengan adanya undang-undang ini jerman sudah mulai mempunyai standar dan pada saat itu pula di bentuk Komite Standar Akuntansi Jerman (GASC) atau dalam bahasa Jerman (Deutches Rechnungslegungs Standard Committee) atau DRSC dan langsung diakui oleh Kementerian sebagai pihak berwenang dalam menetapkan standard di Jerman. GASC ini membawahi Badan Standar Akuntansi Jerman (German Accounting Standards Boards-GASB) yang bertugas secara teknis dan mengeluarkan standar akuntansi. GASB dibentuk untuk mengembangkan suatu standar Jerman yang sesuai dengan standar akuntansi internasional. Sejak di bentuk GASB sudah menetapkan standar akuntansi mengenai masalah seperti laporan arus kas, pelaporan segmen,pajak tangguhan dan translasi mata uang asing. 

Undang-undang Jerman menetapkan persyaratan akuntansi, audit, dan laporan keuangan yang berbeda bergantung pada ukuran perusahaan.

1.    Neraca

2.    Laporan laba rugi

3.    Catatan

4.    Laporan manajemen

5.    Laporan auditor

              Pengukuran Akuntansi di Jerman :

1.    Metode pembelian adalah metode konsolidasi yang utama

2.    Aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi dinilai sebesar nilai kini dan jumlah yang tersisa merupakan goodwill.

3.    Goodwill dapat disalinghapuskan terhadap cadangan dalam ekuitas atau diamortisasi secara sistematis selama umur manfaat ekonominya.

4.    Usaha patungan dapat dicatat dengan menggunakan metode konsolidasi proporsional atau metode ekuitas.

5.    Biaya historis merupakan dasar untuk menilai aktiva berwujud.

6.    Persediaan dinilai sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar, metode yang digunakan untuk menghitung biaya adalah FIFO atau rata – rata tertimbang.

7.    Biaya penelitian dan pengembangan dibebankan pada saat terjadinya.

3.      Republik Ceko

Republik Ceko (CR) terletak di Eropa Tengah dan berbatasan dengan Jerman. Akuntansi di Republik Ceko telah berganti arah beberapa kali, seiring dengan sejarah politik negaranya.

Akuntansi di Republik Ceko telah berubah arah selama beberapa kali pada abad ke-20, yang mencerminkan sejarah politiknya. Praktik dan prinsip akuntansi mencerminkan praktik dan prinsip akuntansi yang dianut Negara-negara Eropa yang berbahasa Jerman hingga akhir Perang Dunia II. Kemudian, karena perekonomian terencana oleh pusat sedang dibangun, praktik akuntansi didasarkan pada model Soviet. Kebutuhan administrasi berbagai pemerintah pusat dipenuhi melalui karakteristik seperti daftar akun yang seragam, metode akuntansi yang detail dan laporan keuangan yang seragam, yang wajib dibuat oleh seluruh perusahaan.

Akuntansi di Ceko dipengaruhi oleh Hukum Komersial, Undang-undang akuntansi, dan Keputusan Kementrian Keuangan. Bursa Efek memiliki pengaruh yang kecil dan meskipun Hukum Komersial berasal dari Jerman, peraturan pajak tidak berpengaruh secara langsung. Penyajian benar dan wajar yang diatur dalam undang-undang akuntansi dan diambil dari Direktif UE diinterpretasikan dengan maksud bahwa akun pajak dan akun keuangan diperlukan secara beda. Undang-undang auditor disahkan pada tahun 1988. Suatu audit atas laporan keuangan diwajibkan untuk seluruh perusahaan perseroan dan perusahaan dengan kewajiban terbatas yang besar.

Laporan keuangan harus bersifat komparatif, terdiri atas:

1.    Neraca

2.    Akun keuntungan dan kerugian (laporan laba rugi)

3.    Catatan

Laporan keuangan disetujui dalam rapat tahunan pemegang saham. Perusahaan yang sahamnya tercatat juga diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan per kuartal.perusahaan-perusahaan Di Ceko juga memiliki opsi untuk menggunakan IAS/ IFRS atau standar akuntansi Ceko pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasi. Namun demikian, perusahaan yang tercatat dalam Pasar Utama Bursa Efek Praha diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang diaudit sesuai dengan IAS/ IFRS.

4.    Belanda

Belanda memiliki akuntansi dan pelaporan keuangan yang relative permisif, tetapi standar praktik dan professional yang sangat tinggi. Belanda merupakan negara hukum kode, namun akuntansinya berorientasi pada penyajian wajar. Sistem Akuntansi di Belanda sudah banyak di pengaruhi oleh sistem di Inggris dan AS. Belanda sendiri  merupakan salah satu pendukung pertama atas standar internasional untuk akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pernyataan IASB menerima perhatian besar dalam menentukan praktik yang dapat diterima.

Belanda mempunyai regulasi sesuai dengan Undang-undang tahun 1970. Undang-undang ini juga memperkenalkan audit wajib. Sehingga audit di Belanda merupakan profesi yang mengatur diri sendiri dengan di bentuknya badan pengaturnya adalah Institut  Akuntan Terdaftar Belanda (NivRA). Sampai tahun 1993 NivRA juga yang dapat mengesahkan laporan keuangan,NivRA juga terlibat dalam segala hal yang terkait dengan akuntansi di Belanda. Laporan keuangan

Kualitas laporan keuangan Belanda sangat tinggi, laporan keuangan harus meliputi hal-hal berikut:

1.    Neraca

2.    Laporan laba rugi

3.    Catatan

4.    Laporan direktur

5.    Informasi lain yang sudah ditentukan

Pengukuran Akuntansi di Belanda:

1.    Goodwill di kapitalisasi dan di amortisasi selama estimasi manfaat hingga maksimum 20 tahun

2.    Persediaan di nilai berdasarkan Metode FIFO,LIFO,atau rata-rata

3.    Biaya penelitian dan pengembangan di kapitalisasi hanya jika jumlah tersebut dapat di pulihkan dan cukup pasti

5.        Inggris

Akuntansi di Inggris berkembang sebagai sebuah ilmu tunggal, secara pragmatis merespons terhadap kebutuhan dan praktik bisnis. Inggris merupakan negara pertama di dunia yang mengembangkan sebuah profesi akuntansi seperti yang kita kenal saat ini. Konsep kewajaran penyajian dari hasil dan posisi keuangan juga berasal dari Inggris. Praktek dan pemikiran akuntan profesional Inggris di ekspor ke Australia, AS dan negara-negara bekas jajahan.

Di Inggris mempunyai dua sumber utama standar akuntansi keuangan yaitu hukum perusahaan dan hukum profesi akuntansi.

Pada tahun 1970 di bentuk  Enam  badan  akuntansi  di  Inggris  yang  berhubungan  dengan  Komite  Konsultatif Badan Akuntansi yang berdiri:

Ø  Institut Akuntan Berizin Resmi di Inggris dan Wales / ICAEW

Ø  Institut Akuntan Berizin Resmi di Irlandia / ICAI

Ø  Institut Akuntan berizin resmi di Skotlandia / ICAS

Ø  Asosiasi Akuntan Berizin Resmi dan Bersertifikat / ACCA

Ø  Institut Akuntan Manajemen Berizin Resmi / CIMA

Ø  Institut Keuangan dan Akuntansi Publik Berizin Resmi / CIPFA

Penetapan standar akuntansi di Inggris dikeluarkan dan dikukuhkan oleh enam badan akuntansi tersebut.

Laporan keuangan Inggris merupakan yang paling komprehensif di dunia:

1.    Laporan direktur

2.    Akun laba dan rugi serta neraca

3.    Laporan arus kas

4.    Laporan keseluruhan laba dan rugi

5.    Laporan kebijakan akuntansi

6.    Catatan yang direferensikan dalam laporan keuangan

7.    Laporan auditor

Pengukuran Akuntansi di Inggris :

Ø  Berdasarkan metode akuisisi goodwill di hitung sebagai perbedaan antara nilai wajar penyerahan yang di lakukan dan nilai wajar yang di peroleh

Ø  Goodwill di amortisasikan dan di kapitalisasikan paling lama 20 tahun.

Ø  Metode ekuitas di gunakan untuk perusahaan untuk perusahaan asosiasi.

Ø  Aktiva dapat di nilai dengan menggunakan biaya historis, biaya kini atau menggunakan gabungan keduanya.

Ø  Persediaan di nilai  berdasarkan FIFO atau harga rata-rata, sedangkan LIFO tidak di perbolehkan.

Sumber :

http://darmawan2104.blogspot.co.id/2016/03/bab-3-akuntansi-komparasi.html

http://muhammad-dhiauddin.blogspot.co.id/2014/03/sistem-akuntansi-nasional-di-6-negara.html

http://diah17.blogspot.co.id/2015/03/bab-3-akuntansi-komparatif-eropa.html

Tugas 1.2 Akuntansi Internasional (Negara-Negara dengan Pengaruh yang Dominan di Praktek Akuntansi)

Nama : Annisa Zahra

Kelas : 4EB24

NPM : 21213168

Beberapa negara yang dominan terhadap perkembangan akuntansi antara lain:

(1) Prancis

Prancis merupakan pendukung utama akuntansi nasional di dunia. Ciri khusus akuntansi di Prancis adalah terdapatnya dikotomi antara laporan keuangan perusahaan secara tersendiri dengan laporan keuangan kelompok usaha yang dikonsolidasikan. Hukum memperbolehkan perusahaan Prancis untuk mengikuti Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) atau bahkan prinsip akuntansi yang diterima umum diAS (GAAP) dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi.

Di Perancis profesi akuntansi dan auditing sejak dahulu telah terpisah. Akuntan dan auditor Perancis diwakili oleh kedua lembaga, yaitu OEC dan CNCC, meski terdapat sejumlah orang yang menjadi anggota keduannya. Sesungguhnya, 80% akuntan dengan kualifikasi di Perancis memiliki kedua klasifiksi tersebut. Dua lembaga profesional memiliki hubungan dekat dan bekerja sama untuk kepentingan bersama. Kedua terlibat dalam pengembangan standar akuntansi melalui CNC dan CRC dan keduannya mewakili Perancis di IASB. Akuntansi di Perancis memiliki karakteristik ganda : Perusahaan secara tersendiri harus mematuhi paraturan yang tetap, sedangkan kelompok usaha konsolidasi memiliki fleksibilitas lebih besar. Akuntansi untuk perusahaan secara individual merupakan dasar hukum untuk membagikan dividen dan menghitung pendapatan kena pajak.

(2) Jepang

Akuntansi dan pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestik dan internasional. Dua badan pemerintah yang terpisah bertanggung jawab atas regulasi akuntansi dan hukum pajak penghasilan perusahaan di Jepang memiliki pengaruh lebih lanjut pula. Pada paruh pertama abad ke-20, pemikiran akuntansi mencerminkan pengaruh Jerman; pada paruh kedua, ide-ide dari AS yang berpengaruh. Akhir-akhir ini, pengaruh badan Badan Standar Akuntansi Internasional mulai dirasakan dan pada tahun 2001 perubahan besar terjadi dengan pembentukan organisasi sector swasta sebagai pembuat standar akuntansi. Akuntansi di Jepang sedang dibentuk ulang agar sesuai dengan IFRS. Pemerintah nasional masih memiliki pengaruh paling signifikan terhadap akuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada tiga undang-undang : Hukum Komersial, Undang-undang Pasar Modal dan Undang-undang Pajak Penghasilan Perusahaan.

(3) Amerika Serikat

Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Swasta (BadanStandar Akuntansi Keuangan, atau Financial Accounting Standards Boardi –FSAB), namun sebuah lembaga pemerintah (Komisi Pengawas Pasar Modalatau Securities Exchange Commission – SEC) juga memiliki kekuasaan untuk menerapakan standarnya sendiri.

Hingga tahun 2002 Institut Amerika untuk Akuntan Publik bersertifikat, badan sektor swasta lainnya, menetapkan Standar Auditing. Pada tahun itu Badan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik didirikan dengan kekuasaan yang luas untuk mengatur audit dan auditor perusahaan publik. Di Amerika Serikat , dilakukan pengujian dan analisa pada prinsip dan teori akuntansi yang berkembang melalui 4 fase yakni :

1. Fase Kontribusi Manajemen (1900-1933)

2. Fase Kontribusi Institusi (1933-1959)

3. Fase Kontribusi Profesional (1953-1973)

4. Fase Politisasi (1973-sekarang).

Standar Akuntasi Keuangan (SAK) di Amerika lebih dikenal dengan nama GAAP (General Accepted Accounting Principal). Standar Akuntansi secara historis telah ditetapkan oleh American Institute of Certified Akuntan Publik (AICPA) tunduk pada Securities and Exchange Commission peraturan. The AICPA pertama kali membuat Komite Prosedur Akuntansi pada tahun 1939, dan diganti bahwa dengan Prinsip Akuntansi Dewan pada tahun 1951 . Pada tahun 1973, Dewan Prinsip Akuntansi digantikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) di bawah pengawasan Yayasan Akuntansi Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan Dewan Pertimbangan. Organisasi-organisasi lain yang terlibat meliputi Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan (GaSb), terbentuk tahun 1984, dan Perusahaan Publik Akuntansi Dewan Pengawas (PCAOB). Sebagai internasional dan US GAAP standar telah berkumpul, maka Dewan Standar Akuntansi Internasional yang memproduksi Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) telah menjadi penting

Sekitar tahun 2008, FASB mengeluarkan Standar Akuntansi FASB Kodifikasi, yang menata ulang ribuan GAAP pernyataan AS ke sekitar 90 topik akuntansi.

Pada tahun 2008, Komisi Sekuritas dan Bursa mengeluarkan “peta jalan” awal yang dapat memimpin AS untuk meninggalkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di masa depan (akan ditentukan pada tahun 2011), dan untuk bergabung lebih dari 100 negara di seluruh dunia bukan dalam menggunakan yang berbasis di London Standar Pelaporan Keuangan Internasional. Pada 2010, proyek konvergensi sedang berlangsung dengan pertemuan rutin FASB dengan IASB.

Untuk dan negara pemerintah daerah, GAAP ditentukan oleh Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan (GaSb), yang beroperasi di bawah seperangkat asumsi, prinsip, dan kendala, berbeda dengan PSAK sektor swasta standar. Ketentuan GAAP AS agak berbeda dari Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS), meskipun mantan Ketua SEC Chris Cox menetapkan jadwal bagi semua perusahaan AS untuk menjatuhkan GAAP pada tahun 2016, dengan perusahaan terbesar beralih ke IFRS pada awal 2009.

Dalam perkembangannya negara Prancis dan Jepang masih kurang dominan ketimbang Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan akuntansi Jepang yang dalam perkembangannya saat ini didasarkan pada IFRS yang ada.

• Pendekatan terhadap Perkembangan Akuntansi

Empat pendekatan terhadap perkembangan akuntansi di negara-negara Barat dengan sistem ekonomi berorientasi pasar :

1) Berdasarkan pendekatan makro ekonomi

Berdasarkan pendekatan ini, praktik akuntansi didapatkan dari dan dirancang untuk meningkatkan tujuan makro ekonomi nasional. Contohnya negara Swedia.

2) Berdasarkan pendekatan mikro ekonomi

Pada pendekatan ini, akuntansi berkembang dari prinsip-prinsip mikro ekonomi. Contohnya negara Belanda.

3) Berdasarkan pendekatan independen

Berdasarkan pendekatan ini, akuntansi berasal dari praktik bisnis dan berkembang secara ad hoc, dengan dasar perlahan-lahan dari pertimbangan, coba-coba dan kesalahan. Contohnya negara Inggris dan Amerika Serikat.

4) Berdasarkan pendekatan yang seragam

Pada pendekatan ini, akuntansi distandardisasi dan digunakan sebagai alat untuk kendali administrasi oleh pemerintah pusat. Contohnya adalah negara Perancis.

• Akuntansi Hukum Umum dengan Hukum Kode. 

Akuntansi juga dapat diklasifikasikan sesuai dengan sistem hukum suatu negara.

1) Akuntansi dalam negara-negara hukum umum memiliki karakteristik berorientasi terhadap ”penyajian wajar”, transparansi dan pengungkapan penuh serta pemisahan antara akuntansi keuangan dan pajak. Akuntansi hukum umum sering disebut sebagai ”Anglo Saxon”. Akuntansi ini berawal di Inggris dan kemudian diekspor ke negara-negara seperti Australia, Kanada, Hong Kong, India, Malaysia, Pakistan dan Amerika Serikat.

2) Akuntansi dalam negara-negara hukum kode memiliki karakteristik berorientasi legalistik, tidak membiarkan pengungkapan dalam jumlah kurang, dan kesesuaian antara akuntansi keuangan dan pajak. Akuntansi hukum kode sering disebut ”kontinental”, dan kebanyakan ditemukan di negara-negara Eropa Kontinental dan bekas koloni mereka di Afrika, Asia dan Amerika.

• Perbedaan Penyajian Wajar dan Kepatuhan Terhadap Hukum di Negara yang Dominan

Perbedaan penyajian wajar dan kepatuhan terhadap hukum mengalami banyak permasahan. Ini menyangkut penyesuaian yang dilakukan terhadap pemberlakuan IFRS sebagai dasar penyajian. Beberapa masalah diantaranya :

(1) Depresiasi, di mana beban ditentukan berdasarkan penurunan kegunaan suatu aktiva selama masa manfaat ekonomi.

(2) Sewa guna usaha yang memiliki substansi pembelian aktiva tetap (properti) diperlakukan seperti itu (penyajian wajar) atau diperlakukan seperti sewa guna usaha operasi yang biasa (kepatuhan hukum).

(3) Pensiun dengan biaya yang diakrual pada saat dihasilkan oleh karyawan (penyajian wajar) atau dibebankan menurut dasar dibayar pada saat Anda berhenti bekerja (kepatuhan hukum).

Referensi :

Frederick D.S. Choi, dan Gary K. Meek, International Accounting, Jakarta: Salemba Empat,2005.

http://fitrianawulan.blogspot.co.id/2017/03/sejarah-dan-perkembangan-akuntansi.html

http://eriahandaresta.blogspot.co.id/2011/04/perkembangan-dan-klasifikasi-akuntansi.html

https://xmeizafitrianax.wordpress.com/2011/02/21/sistem-akuntansi-jepang/

https://lintangasmara.wordpress.com/2013/03/31/akuntansi-di-amerika-serikat-tugas-softskill-akuntansi-internasional/

http://syudas.blogspot.co.id/2010/03/sistem-akuntansi-di-beberapa-negara.html

Tugas 1.1 Akuntansi Internasional (Pengertian dan Karakteristik Akuntansi Internasional, serta Pengaruh Kebijakan Pasar Modal & Sektor Keuangan)

Nama : Annisa Zahra
Kelas : 4EB24
NPM : 21213168

A. Karakteristik Akuntansi Internasional

Karakteristik-karakteristik akuntansi internasional adalah sebagai berikut:

1. Bisnis internasional

2. Hilangnya batasan-batasan antar negara era ekonomi global sering sulit untuk mengindentifikasi negara asal suatu produk atau perusahaan, hal ini terjadi pada perusahaan multinasional.

3. Ketergantungan pada perdagangan internasional.

B. Pengertian Akuntansi Internasional

Akuntansi internasional adalah salah satu jenis bidang akuntansi yang memilki tujuan  untuk transaksi internasional mengenai perbandingan prinsip akuntansi antarnegara yang berbeda dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing dan bidang akuntansi lainnya yang di mana diharuskan untuk berkembang agar dapat memberikan suatu informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan di perusahaan pada setiap perubahan lingkungan bisnis.

C. Pengaruh Kebijakan Pasar Modal dan Sektor Keuangan

• Pengaruh Kebijakan Pasar Modal

Dalam era globalisasi, dunia usaha dan masyarakat telah menjadi semakin kompleks sehingga menuntut adanya perkembangan berbagai disiplin ilmu termasuk Akuntansi. Akuntansi memegang peranan penting dalam ekonomi dan sosial karena setiap pengambilan keputusan yang bersifat keuangan harus berdasarkan informasi akuntansi. Keadaan ini menjadikan akuntansi sebagai suatu profesi yang sangat dibutuhkan keberadaanya dalam lingkungan organisasi bisnis.

Perkembangan dunia usaha semakin lama semakin cepat dan sangat bervariasi. Bidang-bidang yang dahulu tidak di bayangkan sebagai sektor usaha sekarang menjadi sektor besar. Bunga Bank yang tinggi mendorong orang mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan permodalannya, persaingan antar perusahaan semakin meningkat dengan dibarengi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan di Indonesia. Dalam menghadapi itu semua para pengelola perusahaan sangat membutuhkan informasi akuntansi dalam rangka pengambilan keputusan. Akuntansi mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan tumbuh dan berkembangnya bisnis surat-surat berharga khususnya bisnis saham di pasar modal. Masyarakat Amerika sudah mengenal bisnis tersebut sejak tahun 1900 (Belkaoui, 2007).

Dalam bertransaksi, baik para investor maupun calon investor telah menggunakan informasi keuangan perusahaan sebagai salah satu pedoman dalam membuat prediksi-prediksi dan untuk mengambil keputusan bisnis, yaitu investasi dalam surat-surat berharga, khususnya dalam saham. Perkembangan positif yang terjadi terhadap bisnis saham di pasar modal Amerika juga menunjukkan bahwa kebutuhan perusahaan akan modal juga meningkat seirama dengan perkembangan pasar. Perkembangan ini sekaligus menunjukkan bahwa pasar modal memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara khususnya Amerika pada era tersebut. Disamping itu, juga berarti bahwa kebutuhan dan peran informasi akuntansi menjadi semakin penting.

• Pengaruh Sektor Keuangan

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 10 Januari 2013 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 5,75%. Tingkat suku bunga tersebut dinilai masih konsisten dengan sasaran inflasi tahun 2013 dan 2014, sebesar 4,5% ± 1%. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja tahun 2012 dan prospek tahun 2013-2014 menunjukkan perekonomian Indonesia tumbuh cukup tinggi dengan inflasi yang tetap terkendali dan rendah. Kinerja tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah untuk menjaga stabilitas makro dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi dunia. Fokus kebijakan Bank Indonesia saat ini diarahkan untuk mengelola keseimbangan eksternal dan stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai kondisi fundamentalnya. Ke depan, Bank Indonesia juga akan memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial serta mempererat koordinasi dengan Pemerintah untuk mengelola permintaan domestik agar sejalan dengan upaya menjaga keseimbangan eksternal, mencapai sasaran inflasi, dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional. 

Kebijakan Bank Indonesia akan diarahkan untuk mengelola permintaan domestik agar sejalan dengan upaya untuk menjaga keseimbangan eksternal. Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan melalui lima pilar kebijakan. Pertama, kebijakan suku bunga akan ditempuh secara konsisten dengan prakiraan inflasi ke depan agar tetap terjaga dalam kisaran target yang ditetapkan. Kedua, kebijakan nilai tukar akan diarahkan untuk menjaga pergerakan Rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Ketiga, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan dan mendukung terjaganya keseimbangan internal maupun eksternal. Keempat, penguatan strategi komunikasi kebijakan untuk mengelola ekspektasi inflasi. Kelima, penguatan koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mendukung pengelolaan ekonomi makro, khususnya dalam memperkuat struktur perekonomian, memperluas sumber pembiayaan ekonomi, penguatan respons sisi penawaran, serta pemantapan Protokol Manajemen Krisis (PMK).

Referensi :

http://ikaikoqs89.blogspot.co.id/2012/03/tulisan-1-akuntansi-internasional.html

http://mutiarasandi.blogspot.co.id/2013/03/akuntansi-internasional-dan-pengaruhnya_4924.html

https://lovelycimutz.wordpress.com/2013/03/07/tugas-minggu-1-softskill-akuntansi-internasional/